Arsal Adelin: Pengadaan Barang dan Jasa Harus Mengacu pada Perpres Yang Baru




Foto

Foto Iksan : Kabag ULP Kaur  Arsal Adelin S.Pd. Mpd

Berita24.id : Kaur (Bengkulu)— Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur harus mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Bupati Bupati Kaur Gusril Pausi S.sos melalui Kabag Unit layanan pengadaan (ULP) Arsal Adelin s.pd Mpd mengemukakan, pengadaan barang dan jasa membutuhkan pemahaman baru yang lebih mutakhir, terutama dalam program 2019 harus sudah menerapkan peraturan baru.

“Sejak diterbitkannya Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, memang harus dilaksanakan. Termasuk Kabupaten Kaur, bahkan di Kaur sudah kita mulai dari bulan Agustus kemarin,”, paparnya

Dikatakannya, penerapan itu tentunya tidak menyulitkan kita, sebab, zaman sudah berubah, dengan perkembangan teknologi informasi dewasa ini mendorong penggunaan sistem dan aplikasi yang mutakhir, untuk mempermudah pelaksanaan dan mengurangi kecurangan dalam pengadaan.

Arsal menambahkan, dengan menggunakan program baru yang mengacu pada Perpres tersebut, diharapkan mampu melaksanakan program dengan baik.

“Mulai dari perencanan, pemilihan penyedia, sampai pelaksana kegiatan serta serah terima kegiatan sesuai dengan peraturan yang baru,”imbuhnya.

Arsal menghimbau kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupten Kaur untuk mengacu dan berpedoman kepada perpres yang baru dan, Kepada pejabat yang membidangi program, agar dapat memahami perencanaan kegiatan sesuai dengan regulasi yang baru.

“Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan kesamaan pemahaman dalam perencanaan pengadaan serta mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pengadaan barang dan jasa,”tuturnya.

Lebih dalam dipaparkannya, diterapkannya aturan itu sekaligus untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dalam merencanakan kegiatan. Sehingga berdampak pada percepatan pembangunan di Kabupaten Kaur.

“Untuk perubahan perpres Yang baru NO 16 tahun 2018 dari perpres yang lama NO 54 tahun 2010 dan perpres no 4 tahun 2015 sudah di cabut , adapun sistim perubahannya untuk yang sekarang ini pertanggung jawabanya hanya sebatas admistrtif bukan secara fisik dan yang dulu namanya lelang sekarang sudah berubah menjadi tender, tapi masih tetap melalui Unit layanan pengadaan (ULP),”tukasnya.(iksan/si)




Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan