Artikel : Kejari Lampura Mewujudkan Wilayah Hukumnya Bebas Korupsi




Oleh, Riki Antoni Reporter berita24.id

Berita24.id ; Lampung Utara –– Tingginya tindak Pidana Korupsi di Negeri ini tentunya agak sulit untuk dicegah. Hal itu, karena “Korupsi Bagaikan Benalu” yang kerap muncul, dan terjadi di mana ada celah dan kesempatan untuk dilakukan, baik di tingkat Pusat sampai di pelosok terpencil Negeri ini.

Terjadinya tindak Pidana Korupsi, tentunya menjadi PR besar aparat dan pihak terkait untuk dapat mencari cara meminimalisir dan mencegah hal itu dapat terjadi, terlebih dalam sistem pengelolaan dan pengawasan Keuangan yang kurang memadai.

Pengelolaan di setiap Keuangan yang lemah pengawasannya, tentu memiliki dampak Negatif, sehingga membuka kesempatan bagi Koruptor untuk melakukan hal itu.

Dalam hal ini, kita akan membahas Khususnya di Kabupaten Lamoung Utara, Provinsi Lampung.

Dimana dalam Pengelolaan anggaran APBD di Lampura, serta masih minimnya Pengawasan yang ketat dari berbagai pihak, tertentu akan membuka jalan tindak pidana Korupsi dapat dilakukan, untuk itu, dalam hal ini pihak terkait Khususnya Kejaksaan Kab.Lampura, akan banyak mendapat laporan baik dari masyarakat maupun dari berbagai pihak, terkait permasalahan tindak pidana Korupsi.

Kalau kita lihat dari Grafik peningkatan Kasus Korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan selama ini tentunya, akan menjadi cacatan buruk dan masih menjadi PR besar pihak AdhiYaksa itu untuk bekerja extra dan dapat membuat suatu Program pencegahan Korupsi.

Artinya.,tingginya kasus korupsi yang ada tentunya, akan menjadi tolak ukur pihak Kejaksaan dalam memberantas Korupsi di Kabupaten Lampung Utara kedepan, dalam rangka mewujudkan Komitmen Kejari Lampura, sebagai wilayah bebas Korupsi.

Akibatnya, semua pihak terkait di buat pusing tujuh keliling, termasuk Jaksa Agung, HM.Prasetyo., bahkan dalam Acara “ASEAN-China Jurist Gathering & China-ASEAN Legal Forum” di Nanning, Guangxi, China, beberapa waktu yang lalu Jaksa Agung menyebutkan bahwa, untuk percepatan Pembangunan ekonomi, maka harus ada upaya dari penegak hukum, untuk lebih extra dalam menangani kasus perampokan uang negara tersebut. Bukan hanya pada upaya Represif, dan Penindakan, melainkan juga harus mengedepankan upaya Pencegahan, Preventif yang selaras dengan Economic Analysis of Law, di mana hukum ditempatkan sebagai lnstrumen untuk menjaga proses Pembangunan Ekonomi Nasional yang lebih baik, agar dapat mencapai hasil yang Optimal.

Masyarakat masih mengharapkan adanya Upaya-upaya dari pihak terkait, khususnya Kejaksaan, perlu kita berikan Apresiasi untuk Kejaksaan Negeri Lampung Utara,  dengan rencana Gebrakan baru yang dilakukan oleh pihak Adhi Yaksa Kabupaten Lampung Utara, hal itu merupakan marwah baru ditubuh Jaksa dan sebagai harapan masyarakat, Khususnya di Lampura. yang dicanangkan oleh Yuliana Sagala.SH.MH, sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara, yang baru menjabat di tubuh Kejari Lampura, tentunya menjadi harapan besar bagi masyarakat, Mengapa tidak!,  dalam memberantas korupsi khususnya di Lampura tentu pihaknya, harus bekerja ekstra.

Sebab, para pelaku tindak pidana korupsi adalah pelaku sangat Piawai untuk dapat menutup kesalahan mereka dengan berbagai cara. Artinya, Komitmen ini harus Benar -benar terwujud. Apabila tidak maka marwah yang dicanangkan akan gagal dan membuat masyarakat Kecewa khususnya di Lampung Utara.

Dicanangkannya Hari Anti Korupsi Internasional 2018, dan dengan adanya Komitmen Kejari Lampura, dalam memberantas korupsi. Maka Kejari Lampura juga harus jeli. Karena, dalam memainkan perannya sebagai penegak Hukum tentunya diperlukan Skill, Data dan Komitmen dari Internal Kejari.

Yang jelas, dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tentunya, pihak Jaksa Harus menghindari dan berkomitmen agar tidak termakan dengan Iming-iming Suap dari pelaku, untuk dapat menutupi kasus yang didera sang Koruptor.

Foto Riki : Kepala Kejari Lampura saat berfoto bersama.

Untuk itu, Langkah utama yang harus menjadi catatan khusus di era Kepemimpinan Kejari Lampura, Yuliana Sagala.SH.MH, harus dapat menelisik serta merubah Pola didalam Struktur internal terlebih dahulu.

Untuk dapat meminalisir adanya Dugaan-dugaan serta isu negatif dalam setiap penanganan kasus, sehingga menciptakan citra positif mata masyarakat.

Terlebih saat ini banyak kasus miring yang menerjang Jaksa, akibat kasus suap. Dan perlu kita ingatkan bahwa beberapa waktu lalu ada oknum Jaksa yang berhasil di Tangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Untuk itu, perlu keseriusan dalam menjalankan Komitmen yang dicanangkan Kejari Lampura.

Upaya keras Kepala Kejaksaan Negeri Lampura Yuliana Sagala.SH.MH dalam menekan dan upaya mencegah Budaya Korupsi, tentunya sudah terbukti, bahkan berkat kerja keras dan komitmen dalam mencegah tindak pidana korupsi di Kabupaten Lampung Utara Khususnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, juga mengapresiasi atas kinerja Kejaksaan Negeri setempat atas di Raihnya Penghargaan Sidhakarya 2018, pada penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kajari di Grand Inna Beach Bali Hotel Bali, Jumat (30/11).

Dengan meraih Juara harapan kedua dalam ajang bergengsi untuk instusi aparat penegak hukum dengan Tipe B di seluruh Indonesia. Atas dasar lampiran surat Jaksa Agung Muda No. B-86/H/Hjw/12/2018 pertanggal 23 november 2018, yang diberikan langsung oleh Jaksa Agung HM Prasetyo kepada Kajari Lampura, Yuliana Sagala.SH.MH.

Antara ‘Tantangan dan Harapan”

Banyak, pengungkapan kasus korupsi memang menjadi Prestasi, Namun disisi lain, dengan banyaknya kasus korupsi yang terjadi menjadi bukti lemahnya pengawasan dan sosialisasi terhadap pemerintah daerah mengenai pencegahan tindak pidanan korupsi.

Oleh sebab itu, perlu adanya penguatan oleh Tim Pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D). Untuk Mengawal, Mengamankan Dan Mendukung Keberhasilan jalannya Pemerintahan Dan Pembangunan melalui upaya-upaya Pencegahan Dan Persuasif Pada Pemerintahan khususnya di wilayah Kabupaten Lampung utara.

Tujuan Tim TP4D Kejaksaan Negeri Lampung Utara tidak lain untuk mendampingi pelaksanaan pembangunan dan penyerapan anggaran yang optimal, dengan harapan menekankan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menjaga kelancaran program pembangunan, karena Kejaksaan dipandang perlu untuk memberikan pendampingan kepada pemerintahan terkait dalam hal akselerasi pembangunan dan Program-program strategis pembangunan nasional, khususnya di Lampung Utara, yang lebih baik lagi kedepan.

Dalam komitmen Kejari Lampura untuk membebaskan Lampura dari Korupsi, tentunya berupaya melakukan pencegahan juga diharapkan menjadi suatu langkah yang berkesinambungan sehingga akan membawa dampak perbaikan di masa yang akan datang.

Saat ini kita ketahui bersama bahwa Keseriusan Pemerintah ke arah tersebut terlihat dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan Korupsi telah mendorong berbagai prakarsa di lingkungan pemerintahan, baik di Pusat maupun Daerah.

Pemerintah juga menerbitkan Perpres Nomor 55 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) memiliki visi jangka panjang dan menengah. Visi periode jangka panjang (2012-2025) adalah: “terwujudnya kehidupan bangsa yang bersih dari korupsi dengan didukung nilai budaya yang berintegritas. Jangka menengah (2012-2014) bervisi “Terwujudnya Tata kepemerintahan yang bersih dari Korupsi” dengan didukung kapasitas pencegahan dan penindakan serta nilai budaya yang berintegritas.

Tetapi perlu kita beri Apresiasi buat Kejaksaan Negeri Lampura, yang mana di kepemimpinan Kejari Yuliana Sagala.SH.MH dalam memberikan pelayanan Hukum pada masyarakat, yang terus memberikan Pendidikan dan Sosialisasi melalui Program, Jaksa Masuk Sekolah sampai pada Pembekalan Advokasi bagi Aparatur Pemerintahan Desa. Bahkan Program ini akan terus dilakukan Kejaksaan Negeri Lampura, secara berkelanjutan dan terus-menerus.

Bahkan Kejari Lampura, telah merubah sistem yang lebih baik, seperti contoh :

1. Menata Manajemen Kerja

2. Penataan Stuktur Kerja yang lebih baik.

3. Penguatan Akuntabilitas SDM

4. Penguatan Pengawasan

5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Hal ini tentu sebagai langkah Positif dan Strategis, yang di ambil Kejaksaan Lampura, guna memberikan pemahaman serta pengetahuan akan bahaya Budaya Korupsi. Diharapkan dengan melakukan edukasi dini, masyarakat di Kabupaten Lampura, dapat memahami serta menghindari kebiasaan buruk melakukan tindakan yang berhadapan dengan Hukum, salah satunya dengan tujuan KKN.

Dengan langkah besar yang di ambil Kejari Lampura, dalam rangka mencanangkan Zona Integritas bebas Korupsi, serta meneguhkan tekad untuk meningkatkan peran Kejari dalam membangun negeri ini, Khususnya di wilayah Lampura, bebas dari tindak Pidana Korupsi.

Dalam hal ini, Masyarakat masih mengharapakan perubahan yang lebih baik, khususnya lambaga dan instansi Hukum, dalam rangka Pemberantasan Korupsi, agar harapan masyarakat khususnya di Lampura, tetap hidup di masyarakat..Salam Anti Korupsi.




Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.