Diduga Caleg Pakai Ijasah Palsu : Direktur LBH Suara Keadilan “Kami Memiliki Mandat Dari Masyarakat Dapil III”




Berita24.id  : Lampung Utara — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Keadilan, menyatakan bahwa pihaknya telah mendapat mandat atau kuasa, dari Perwakilan masyarakat Daerah Pemilihan (Dapil) lll, dimana AS mencalonkan diri sebagai Calon Legislatip (Caleg), dengan dugaan menggunkan ijazah palsu.

Dimana diberitakan sebelumnya, pihak DPD PAN Lampung Utara, mempertanyakan kapasitas LBH Suara Keadilan dalam melaporkan terkait dugaan ijazah palsu yang di gunakan AS pada saat mencalonkan diri sebagai Caleg di Dapil.lll.

Ansori.SH Direktur LBH Suara Keadilan, saat melakukan jumpa pers di Kantor sekretariatannya, Kamis (27/6/2019) bersama beberapa awak media mengatakan bahwa, pihaknya tidak serta merta masuk dalam ranah hukum ini tanpa adanya mansat/ kuasa dari pelapor, dimana di beberkannya kronologisnya, pada saat itu 18 Mei 2019 ada masyarakat perwakilan dari Dapil.lll dimana AS mencalonkan diri, dan melaporkan bahwa ada dugaan salah satu oknum Caleg dari Partai PAN di sana yang menggunakan ijazah palsu, dan pada 21 Mei kami LBH Suara Keadilan secara sah mendapat mandat dan kuasa dari pelapor.

“Dengan adanya laporan tersebut, kami bersama Tim berinisiatip menyelidiki, dan mencari tahu keabsahan ijazah yang digunakan AS dengan membuka pangkalan data perguruan tunggi, ternyata identitas yang bersangkutan tidak terdata, di Univesitas yang dimaksud,” terang Ansori.

Selanjutnya, untuk lebih memastikan hal tersebut, kami melayangkan surat ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) Wilayah 7 Jawa Timur, yang mempertanyakan identitas bersangkutan, bahkan tidak sampai di situ saja, kami kemudian melakukan klarivikasi langsung ke tempat AS menempuh pendidikan kuliah di Universitas Darul Ulum Jombang.

“Dari hasil penyelidikan dan veripikasi kami bersama TIM, ternyata identitas AS tidak ditemukan di Universitas yang dimaksud, alias Aspal,” kata Ansori.

Menurutnya, Itulah sekelumit cerita kronologisnya, maka dari itu kami mau menerima mandat/kuasa dari pelapor untuk dapat mengusut tuntas hal ini, agar tidak menjadi blunder dimasyarakat, dan kami sebagai Tim yang diberikan mandat dalam hal ini.

“Setelah data-data yang kami kumpulkan valid dan terpenuhi, kami langsung melaporkan hal ini ke Polda Lampung, pada Selasa (25/6/2019), dalam mendampingi Pelapor ke Polda Lampung,” jelas Ansori.

Selain itu, LBH Suara Keadilan berharap rekan-rekan di Polda Lampung dapat bekerja dan mengusut kasus ini secara Profesional, bahkan pada hari ini pihaknya telah melayangkan surat ke DPD PAN, KPU, dan Bawaslu dalam rangka memberitahukan bahwa permasalahan ini telah kami laporkan ke Polda Lampung.

“Kita ingin, permasalahan ini dapat menjadi terang menerang, agar tidak ada lagi suara-suara sumbang yang beredar di masyarakat saat ini,” harap Ansori.(riki)



Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.