Diduga Pungli Oleh Oknum Wali Kelas VIII SMP Negeri 7 Kota Bumi, Ini Pemicunya




Berita24.id  : Lampung Utara — Terkait dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum Wali kelas VIII SMP Negeri.7 Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, dipicu kebijakan pihak Sekolah yang menunda pembagian raport Siswa, atas adanya lnsiden hilangnya buku kelas yang dipinjam pakai oleh siswa, mendapat sorotan Publik.

Ketua Dewan Pendidikan Kab.Lampura, Syafruddin.SH,MH, menegaskan, dengan dalih apapun, kebijakan pihak SMP Negeri.7 Kotabumi yang menahan hasil evaluasi kegiatan belajar mengajar (KBM) siswa, tidak dapat dibenarkan.

“Tujuan Pendidikan Nasional ialah, membentuk kecerdasan dan karakter anak bangsa. Dalam proses KBM, tentunya ada hasil evaluasi yang perlu diketahui oleh orang tua dan siswa didik sebagai suatu progress dalam menjalani masa pendidikannya,” Kata Syafruddin, saat dikonfirmasi, Selasa, (25/6/2019), di kediamannya, didampingi Sekretaris Dewan Pendidikan setempat, Sabirin, S.Ag.

Menurut Syafruddin, insiden hilangnya buku kelas yang dipinjam pakai dan berdampak dengan adanya kebijakan tertundanya pembagian raport siswa, tidak sepatutnya, keputusan tersebut dilakukan pihak Sekolah.

“Setelah KBM diselenggarakan, tentu ada evaluasi. Sebagai indikator dari hasil evaluasi akan ketercapaian siswa dalam masa mengikuti Pendidikan, yang hal itu merupakan catatan dan Nilai-nilai yang tertera di dalam raport,” Tambah Syafruddin.

Jika raport ditahan atau ditunda pembagiannya dikarenakan ada buku kelas yang hilang,  hal itu kurang pantas untuk diterapkan pihak Sekolah sebagai hal pembelajaran bagi Siswa.

“Sepertinya kurang etis lah kalau buku kelas hilang lalu seluruh siswa harus menggantinya sebagai bentuk tanggung jawab bersama, Meskipun untuk antisipasi, pihak sekolah sebelumnya telah memberikan peringatan dengan mengedarkan perjanjian untuk menjaga buku kelas yang dipinjam pakai, dan telah diketahui oleh wali murid serta ditandatangani dalam berita acara,” Tandasnya..

Seharusnya, Jangan dikaitkan antara hilangnya buku kelas yang dipinjampakai dengan menahan hasil evaluasi KBM siswa. Penyelesaiannya harus secara terpisah tidak bisa disatukan. Kalaupun harus ada sanksi yang diterapkan, tentunya diselesaikan oleh yang bersangkutan, dalam artian siswa yang menghilangkan buku dialah yang wajib mengganti. Namun, tetap tidaklah elok jika harus menahan raportnya.

“Kebijakan yang diambil pihak sekolah, dalam kasus dimaksud, tidak tepat, meskipun pihak sekolah beralibi hal tersebut merupakan bagian dari cara mendidik siswanya,” Tegas Syafruddin.

Selain itu Syafruddin, meminta agar intansi terkait, dalam hal ini pihak Inspektorat Lampura untuk segera melakukan pengawasan secara ketat.

“Dalam hal ini, seharusnya Pemerintah tidak bisa hanya percaya terhadap data di atas kertas. Tinjau langsung dan Cross Check laporan dari realisasi dana bantuan sekolah dan keberadaan buku yang terinventarisir selama ini,” Harapnya.(riki)




Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.