DPP ASPIRA Propinsi Lampung Audesi Dengan Gubernur




Berita24.id  : Bandar Lampung —  Gubernur Lampung Arinal Djunaidi  telah memenuhi Permohonan Audiensi DPP Lembaga Aspirasi Rakyat (ASPIRA) Provinsi lampung sebagaimana surat permohonan yang telah disampaikan Nomor :B. 0013 /ASPIRA-LPG/ IX /2019. Pertemuan tersebut diwakili Asisten 1 Bidang pemerintahan Irwan Sihar Marpaung dan Kabid Keormasan Kesbangpol Provinsi Lampung Fajar Isnawan Jumat (13/9)

Ketua Umum DPP Lembaga Aspirasi Rakyat Provinsi lampung Ashari Hermansyah  menyampaikan beberapa Saran yang berkaitan dengan program pembangunan Rakyat lampung berjaya pada aspek Sosial masyarkat yakni Perlunya menciptakan good governence dan clean goverment di semua tingkatan instansi pemerintahan di Lampung.

“Untuk mewujudkannya dipandang perlu menempatkan sosok pejabat dalam jajaran struktural yang akuntabel, berkompeten, dan memilki komitmen kuat,”paparnya

Selain itu, Dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa perlu juga mempertimbangkan kelestarian alam dan lingkungan hidup. Misalnya; Mengoreksi hingga sanggup mempenetrasi ke semua pemerintahan kabupaten dan kota terkait aturan-aturan yang dinilai kontra produktif terhadapnya, Mitigasi terhadap Gunung Anak Krakatau, izin pariwisata, infrastruktur jalan, hingga pencemaran lingkungan.

Salah satu contohnya adalah keberadaan Surat Edaran Gubernur Lampung nomor 0492/1930/III.06/2003 tentang Tata Cara Pengangkutan Batubara di Provinsi Lampung, Dalam Surat edaran (SE) itu disebutkan; kendaraan tidak dapat melintas di wilayah Provinsi Lampung sebelum memiliki surat keterangan izin pengangkutan batubara yang dikeluarkan pemprov melalui Dinas Perhubungan; Pengusaha batubara tidak mengangkut batubara yang melebihi kelas jalan yang diizinkan sesuai muatan sumbu terberat (MTS) 4,5 ton.

“Bila dinilai sulit dalam melakukan pengawasan dan rentan terhadap praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, tak ada salahnya bila ditarik kembali,”paparnya.

Lebih dalam dikatakannya, terkait bidang pendidikan dan teknologi. Untuk dua tahun ke depan kami prediksi akan menimbulkan masalah serius, Mengingat saat ini keberadaan SMP Negeri di pemerintah kabupaten dan kota tak bisa menampung jumlah 9.000 kelulusan siswa SD, Sehingga mereka harus ditampung di sekolah-sekolah swasta yang lebih mahal. Meski ada beberapa yang terjangkau, Tetapi, fakta ini tentunya berpotensi menambah beban wali murid ; Artinya, program pengadaan, rehabilitas, penambahan kelas, hingga fasilitas, untuk SMA Negeri harus dilaksanakan sejak dini.

“Penggalian sejumlah potensi pendapatan asli daerah baik dari segi pajak, investasi, transportasi, perizinan, perdagangan barang dan jasa, Ini sangat perlu dalam realisasi program hidup  bersih dan sehat. Salah satunya pengadaan sanitasi, infrastruktur, politik, sosial, budaya, dan keamanan,”imbuhnya.

Namun lanjut Ashari, Tak kalah penting adalah pengawasan dan penegakan supremasi hukum bersama para rekanan dan mitra kerja lainnya. Kami, menemukan titik permasalahan soal update data dan informasi harga satuan barang dan jasa yang tidak disebarluaskan.

“Ini berpotensi memunculkan kriminal-kriminal baru dalam korupsi proyek karena para Penyedia Jasa (kontakror) yang mendapatkan kontrak melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) hanya mereka yang memiliki akses terhadapnya,”tegasnya.

Dilain sisi, Asisten 1 bidang pemerintahan yang mewakili Gubernur Lampung  sangat mendukung program Lembaga Aspirasi Rakayat dan akan disampaikan segera kepada Gubernur lampung.

Setelah beraudiensi selanjutnya DPP Aspira Provinsi lampung menyampaikan Rencana Satuan Kerja (RKSB) tahun 2020 yang merupakan Program dan kegiatan DPP Lembaga Aspirasi Rakyat (ASPIRA) provinsi lampung. “ASHARI HERMANSYAH”, menuturkan ; Kedepan Lembaga kami dapat bersinergi dengan Program Rakyat Lampung berjaya yang merupakan program pemerintah Daerah provinsi lampung.(rils)




Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.