DPRD Kota Metro Minta Eksekutif Siapkan proses Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah




Berita24.id  : Metro — DPRD Kota Metro meminta pihak eksekutif menyiapkan proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD tahun anggaran 2020 mendatang. Ketua Fraksi PKS Yulianto menjelaskan, sampai hari ini alat kelengkapan Dewan (AKD) dan pimpinan difinitif belum ada. Karenanya, ia meminta persiapan proses pembahasan RAPBD harus dilakukan pemerintah.

“Seperti penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) dan kebijakan umum APBD dan perioritas Plapon anggaran sementara (KUA-PPAS). Jadi begitu AKD dan pimpinan difinitif ada, bisa langsung”, jelasnya, Kamis (17/10/19).

Ia memprediksi, pembentukan AKD seperti pembagian komisi, Badan Kehormatan, Badan Musyawarah (Banmus), dan Badan Anggaran (Banang) bisa terbentuk dua sampai tiga hari.

“Jadi kalau Minggu depan keluar pimpinan difinitif, kita harus kebut buat AKD. Selanjutnya langsung pembahasan RKPD dan KUA PPAS yang diperkirakan selesai selama 10 hari. Makanya kita meminta eksekutif siapkan”, terangnya.

Yulianto mengaku, pada prinsipnya DPRD siap kerja lembur mengingat tenggang waktu pembahasan yang harus cepat selesai. Waktu efektif setelah AKD terbentuk diperkirakan kurang dari 30 hari sebelum 30 November.

“Dengan waktu mepet itu, kita harus bekerja keras untuk bisa menyelesaikan pembahasan RAPBD. Karena sesuai dengan Permendagri pembahasan ini harus selesai 30 November. Kami sih siap kerja siang malam. Kita siap lembur”, imbuhnya.

Ia menambahkan, eksekutif juga harus siap bekerja lembur. Karena untuk pembahasan tidak hanya dilakukan dewan tapi juga eksekutif.

“Nah, sekarang ini kita tidak bisa apa-apa. Kalau dibilang DPRD lumpuh, ya memang iya karena kami memang tidak bisa apa-apa, belum ada apa-apa”, tandasnya. (Red).




Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.