Fraksi PDI-P Tolak Raperda KLA Disahkan




Berita24.id  : Mesuji — Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Mesuji menolak Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Layak Anak (KLA) untuk disahkan.

Hal tersebut diungkapkan oleh anggota DPRD Mesuji Fraksi PDIP, Mego usai rapat paripurna tanggapan umum Fraksi atas tujuh raperda, pada kesempatan tersebut Mego menolak karena raperda tersebut tidak mengacu kepada Undang-undang (UU) Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Menurut Mego, raperda tersebut seharusnya diajukan sebelum disahkannya APBD murni, kemudian dibahas oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang disebut Program Perencanaan Peraturan Daerah (Propemperda), namun raperda KLA tidak melalui proses tersebut.

“Dapat saja pemerintah daerah mengajukan raperda tidak melalui propemperda, namun itu dalam keadaan luar biasa, contohnya saat bencana. Namun ini kan tidak begitu, artinya harus mengikuti proses propemperda,” ungkap Mego saat diwawancarai usai rapat paripurna, Senin (9/3).

Foto Sandri : Kantor DPRD Mesuji

 

Ia menganggap, jika raperda tersebut dianggap darurat hingga tidak melalui propemperda, artinya ada masalah terhadap anak.

“Selama ini kan sudah berjalan terkait perlindungan anak oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), kita lihat ini juga bukan keadaan luar biasa,” ungkapnya.

Ia mengungkapkan,meminta Raperda tersebut untuk dibahas di tahun depan sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam UU nomor 12 tahun 2011 tersebut.

“Nanti kita akan bahas dalam rapat kerja dengan dinas terkait tentang raperda tersebut, untuk lebih baik agar tidak melanggar dari UU tersebut agar Raperda tersebut di bahas di tahun depan,” tutupnya.

Adapun ketujuh raperda yang sedang di bahas di DPRD kabupaten setempat antara lain yaitu yang pertama Raperda tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDesa.Yang kedua yaitu raperda tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.Yang ketiga Raperda tentang Kabupaten Layak Anak.

Yang ke empat Raperda tentang Izin Reklame.Ke lima Raperda tentang Izin Trayek,ke emam Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mesuji pada PT Bank Lampung; dan yang ke tujuh yaitu Raperda tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. (ADV)




Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.