HMI Kota Bumi Soroti Tingginya Pembuatan PTSL Hingga Bebankan Masyarakat




Berita24.id  : Lampung Utara — Himpunan Mahasiswa Islam,(HMI) Cabang Kotabumi melakukan Komfirmasi kepada pihak-pihak terkait yang ada di Kabupaten Lampung Utara,Kamis,(14/11/2019).

Dikarenakan Pengurus ketua cabang HMI Cabang Kotabumi Ade Andre irawan SPD menilai polemik yang ada harus segera diselesaikan dan pihak terkait harus segera mengambil langkah kongrit dari polemik yang terjadi.

“Permasalahan dilampung Utara yang menjadi sorotan Pengurus HMI Cabang Kotabumi mulai dari permasalahan pendaftaran tanah sistemtis lengkap (PTSL) yang di duga terjadi pelanggaran Hukum, karena berdasarkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Nomor 25 Tahun 2017,”ujarnya.

Lampung masuk dalam Kategori IV yang berdasarkan keputusan tersebut di jelaskan dalam proses pendaftaran tanah sistemtis lengkap (PTSL) di kenakan biaya sebesar Rp. 200.000 namun yang di lakukan oleh oknum lurah dan kepala desa atau pokmas biaya yang di kenakan mencapai 500-600 ribu ini sudah jelas dugaan Punglinya dan terjadi hampir diseluruh desa dan kelurahan yang ada di kab Lampura.

Ditambah lagi persoalan daerah yang terjadi di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara mengenai persoalan proyek APBD yang sampai hari ini belum jelas prosesnya sehingga terganggunya satabilitas di dinas pendidikan.

“Berdasarkan isu yang berkembang di ruang public bahwa adanya dugaan fee proyek yang belum terselesaikan oleh oknum di Diknas maka sampai hari ini pengerjaannya pun juga terabaikan, juga beredar isu bahwa pengerjaan tersebut akan dikerjakan pada tahun 2020,”kata Ade Lagi.

Lanjut Ade pengurus HMI cabang Kotabumi ketua Ade Andre irawan melihat ada kejanggalan, sebab Idealnya ketika pekerjaan tersebut telah disahkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019 maka alokasi dana tersebut sudah jelas dan tinggal dikerjakan,

“Jika memang tidak dikerjakan ditahun 2019 ini maka seharusnya alokasi anggaran tersebut dikembalikan pada kas Negara,”jelasnya.

Menarik juga untuk di paparkan dalam rillis ini persoalan Bimbingan teknis (BIMTEK) Kades Dan Sekdes Yang rencanakan akan di selenggarakan pada tgl 20-23 November 2019, sudah banyak Pemberitaan yang di muat oleh beberapa media yang isi nya tentu pernyataan ketidaksepakatan atas kegiatan tersebut, karna di anggap menghambur”kan uang untuk kegiatan yang azas kekurangmanfaatannya tidak jelas untuk masyarakat desa kabupaten Lampura, dengan uang yang jumlahnya cukup pantastis mencapai Rp. 4.534.000.000.

Seharusnya pemerintah daerah dalam hal ini Plt Bupati harus mengambil sikap untuk bagaimana kemudian uang tersebut di alokasikan untuk kegiatan yang azas kebermanfaat jangka panjang untuk daerah lebih terasa sehngga tidak lagi menjadi permasalahan yang sealu di pertontonkan setiap tahunya, karna agenda Bimtek ini sepertinya memang selalu di agendakan di akhir tahun, lalu persoalan dinas kesehatan (DINKES) yang sudah berlarut-larut proses nya di kejaksaan negeri.

Tentu kita meminta untuk di perjelas sehingga tidak lagi menjadi konflik horizontal antara beberapa pihak, Selain persoalan di atas juga evek domino pasca terjadinya oprasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK terhadap bupati Lampung Utara ada beberapa kekosongan posisi dan kursi jabatan yang sudah kadaluarsa, lalu menurunya kinerja Apratur Sipil Negara (ASN) mulai dari tingkatan kelurahan sampai dengan dinas-dinas yang sudah barang tentu berdampak pada stabilitas roda-roda pemerintahan di Kabupaten Lampung Utara.

Dengan situasi anggaran daerah yang sedang carut marut maka Plt Bupati Lampung Utara harus cepat ambil langkah untuk menuntaskan persoalan-persoalan yang selayak nya tidak di lakukan oleh oknum-oknum untuk kepentingan pribadi atau kelompok, HMI cabang kotabumi akan kawal persoalan ini sampai dengan ada kejelasan dari pihak-pihak terkait.

“Kita ambil langkah untuk berkordinasi dengan pemerintah daerah, Dewan perakilan rakyat daerah, kejaksaan negeri, dan polres lampura, sehingga pihak-pihak terkait dapat memperhatikan guna terciptanya stabilitas daerah yang kondusif,”pungkas Ade Andre irawan.(b24/88)




Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.