Jokowi Sindir Kementerian yang Programnya Enggak Jelas




Presiden Joko Widodo. Foto Okezone

Presiden Joko Widodo. Foto Okezone

berita24.id : Jakarta – Seperti dilansir Okezone.Com, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti berbagai persoalan anggaran di kementerian dan lembaga serta pemerintahan daerah saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2017.

Menurutnya, setiap program kerja harus dilakukan dengan skala prioritas, sehingga ke depan diharapkan perencanaan anggaran dapat dilakukan dengan baik.

“‎Perencanaan kita tidak pernah fokus dan tidak memiliki prioritas yang jelas. Oleh sebab itu‎, saya ingatkan agar baik di kementerian, di lembaga dan di provinsi, kabupaten dan kota berilah prioritas apa yang ingin dikerjakan dan jangan banyak-banyak, yang namanya prioritas yang namanya fokus di bawah tiga lebih baik,” kata Jokowi ‎di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (26/4/2017). ‎

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai, selama ini anggaran yang digelontorkan hanya sebatas program-program kerja yang mengulang. Alhasil, anggaran tersebut habis terkuras hanya untuk rutinitas program kerja yang hanya mengulang-ulang.

“‎Kebiasaan kita ini rutinitas dan mengulang-ulang, saya lihat hampir di semua daerah, saya baca APBD, saya baca APBN itu rutininitas dan mengulang-ulang. Kalau ada tambahan misalnya, APBD atau APBN ada tambahan 10%, langsung semua dinas naik 10% semuanya,‎ jangan seperti itu lagi. kelihatannya ini sepele, tapi kalau tidak kita ubah, ‎tidak akan kita memperoleh hasil yang baik,‎” terangnya.

Jokowi pun meminta agar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melakukan integrasi dalam menyusun setiap program kerja.‎ Pasalnya, selama ini banyak pembangunan infrastruktur tidak terkonsolidasikan dengan baik.

“Yang saya jumpai itu a‎da waduk tapi tidak ada irigasinya sudah bertahun-tahun. di Aceh saya diberitahu Pak Gubernur saya lihat, dan benar ‎yang di tempat lain enggak usah saya sebut. Jadi, ada pelabuhan tapi tidak ada jalan. Artinya t‎idak ‎terkonsolidasikan dengan baik,” ujarnya.

“Kalau‎ tidak terintegrasi antara pusat provinsi kabupaten dan kota, b‎erarti apa? Orientasi pembangunan hanya proyek. Tidak menghasilkan output atau outcome. Sehingga sekali lagi, pertajam prioritas, semakin sedikit akan semakin baik. Satu prioritas, dua prioritas itu akan lebih tajam akan lebih baik,” tambahnya.‎

Ia menambahkan, APBN dan APBD pemerintah tidak mampu menutupi kekurangan anggaran guna membangun infrastruktur yang ada di Tanah Air. Hanya sekira 30% anggaran, kata Jokowi, yang menutupi alokasi anggaran pembangunan infrastruktur tersebut.

“‎Sisanya dari mana? dari investasi, tidak ada jalan lain kecuali investasi mendapatkan investor. Tidak ada jalan yang lain!,” tukas Jokowi. (fmi/okz)




Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan