Kabag Hukum Mesuji Olpin, Aparatur Desa dan OPD Harus Paham di Setiap Produk Hukum

By / 2 weeks ago / MESUJI / No Comments
Kabag Hukum Mesuji Olpin, Aparatur Desa dan OPD Harus Paham di Setiap Produk Hukum

 

Berita24.id : Mesuji (Lampung)– Pemerintah Kabupaten Mesuji mengelar Penyuluhan Hukum Terpadu tahun 2018. Kegiatan tersebut diikuti Aparatur Desa di 7 Kecamatan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se- Kabupaten Mesuji. Pelaksanaan itu digelar di Aula Sekertariat Desa Brabasan, Kecamatan Tanjungraya, Mesuji Kamis (29/11).

Kabag Humum Sekertariat Pemkab Mesuji Olpin Putra SH, MH mengatakan, kegiatan penyuluhan hukum terpadu yang digelar tidak lain bertujuan agar aparatur Desa dapat memahami setiap peraturan yang ada.

“Penyuluhan Hukum Terpadu ini diikuti 7 Kecamatan dengan masing-masing mengirim 10 perwakilan, kecuali Kecamatan pancaya hanya 7 Desa, dan OPD. Sementara narasumbernya daribPengadilan Negeri, Kejaksaan dan Polres Mesuji,”jelas Olpin.

Dikatakan Olpin, Sosialisasi penyuluhan Hukum terpadu Kabupaten Mesuji tahun 2018 merupakan agenda tahunan dengan sasaran aparatur desa dan OPD. Tujuannya agar dapat menghindari persoalan – persoalan hukum dalam setiap menjalankan tugasnya.

“Penyuluhan hukum terpadu ini kita mengusung tema untuk “Mewujudkan masyarakat mesuji berintegritas tinggi dengan menjadikan hukum sebagai sahabat sejati”papar Olpin.

Penyuluhan Hukum tersebut tentunya mengacu pada UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Sebagai mana yang sudah diubah UU nomor 09 tahun 2015 tentang pemerintahan dalam mewujudkan pembangunan daerah.

“Yang jelas Harapan kita opd dan aparatur desa mengerti setiap aturan – aturan yang berlaku dalam melaksanakan tupoksi agar dapat meminalisir setiap pekerjaan supaya tidak bersentuhan dengan hukum, penyalah gunaan wewenang hingga merusak cita Pemerintah Kabupaten Mesuji,”jelasnya.

Penyuluhan Hukum ini tentunya salah satu yang berkaitan dengan anggaran dana desa yang dikelola Desa. Ditambah pengelolaan dana disetiap Desa sangat besar paling tidak ada sering dari APH bagaimana bisa berpatokan dengan perundang-undangan.

“Tujuannya tidak lain baik aparatur Desa maupun OPD dapat mengemplimentasikan peraturan-peraturan dan dapat meminalisir tingkat kesalahan dalam pekerjaan yang dilakukan baik oleh OPD maupun perangkat desa,”harapnya.

Lebih dalam dipaparkan Olpin, sosialisasi penyuluhan humum ini tidak lain untuk membuka pikiran dan wawasan mereka terkait penyuluhan hukum supaya bisa mengimplementasikan hal tersebut.

“Namun apabila tersandung berarti mereka tidak menjalankan terkait apa yang harus mereka hindarkan dalam masalah hukum,” tukas Olpin.(san)

redaksi berita24.id

The author didn't add any Information to his profile yet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *

download free uapkmod,action game apk mod, android apps apk mod