Kementerian Sosial RI : Di era Pemerintahan Jokowi, PKH Menjelma Menjadi Program Penanganan Kemiskinan.




Berita24.id : Lampung Timur —Dinas Sosial Lamtim menghadiri undangan Kementerian Sosial Republik Indonesia, dalam rangka mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Program Keluarga Harapan (PKH), yang diselenggarakan pada Kamis (02/05/2019) lalu.

Rakernas PKH yang berlangsung selama tiga hari ini di mulai dari tanggal 02-04 Mei 2019, dibuka langsung oleh Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, bertempat di Hotel Sultan Jakarta.

Dalam sambutannya, Agus menyampaikan tentang peran dan penguatan PKH dalam percepatan penurunan angka kemiskinan di Indonesia.

Pembangunan kesejahteraan sosial yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata, kebijakan perlindungan sosial, dan reorientasi kebijakan pada pembangunan kualitas manusia di masa pemerintah Jokowi sejatinya merupakan upaya serius dalam membangun pondasi tersebut.

“Pada kesempatan ini menegaskan bahwa PKH merupakan bagian terpenting dari pondasi negara kesejahteraan yang sedang kita bangun,” tandas nya.

Dikatakan nya, di Indonesia bahwa model cash transfer diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan perlindungan sosial, di antaranya yang paling menonjol adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang di era pemerintahan Jokowi menjelma menjadi program-program penanganan kemiskinan.

Penguatan Program Keluarga Harapan (PKH) dari aspek perluasan jumlah penerima manfaat menjadi 10 juta keluarga dinilai sebagai faktor yang berkontribusi besar terhadap penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia.

Penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan diharapkan lebih besar lagi dengan kebijakan peningkatan nilai bantuan PKH yang ditujukan untuk memberi dampak yang lebih besar terhadap perubahan ekonomi dan sosial keluarga.

Sementara, Koordinator PKH Kabupaten Lampung Timur 1 Asep Hermawan saat ditemui di ruang kerjanya menjelaskan bahwa Rakornas tahun 2019 itu sangat baik sekali, dan tentunya dalam acara tersebut ada maksud dan tujuan, misalnya Kementerian Sosial dalam momentum tersebut bisa mensosialisasikan kebijakan PKH tahun 2019 bagi seluruh pelaksana PKH dan stakeholders terkait Senin (6/5).

“Mensosialisasikan berbagai kajian terkait PKH dan prospek ke depannya yang bisa menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam implementasi PKH serta membangun komitmen dan dukungan bagi penyelenggaraan PKH tahun 2019 khususnya Pemerintah Kabupaten atau Kota”. Pungkasnya. (CAN).




Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.