Oknum Caleg NasDem Terindikasi Melanggar Aturan, Bawaslu Diminta Bertindak




Berita24.id : Bandar Lampung — Pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Mesuji beberapa waktu yang lalu tentu masih menyisakan trauma tersendiri bagi masyarakat.

Bagaimana tidak, seorang Bupati yang setiap kali turun ke lapangan dengan slogan kerja, kerja, kerja hari ini ditahan oleh KPK dan berstatus sebagai tersangka terkait kasus Vee Proyek Dinas PUPR Kabupaten Mesuji tahun 2018.

Belum selesainya proses hukum di KPK, masyarakat Mesuji sudah disuguhkan informasi dan berita yang diduga bohong dilakukan oleh calon anggota DPRD Provinsi Lampung Budi Yuhanda (BY) dan Elfianah (EL) yang tidak lain adalah adik ipar serta istri Bupati Mesuji nonaktif Khamami.

Hal ini dilakukan oleh kedua calon tersebut dalam kampanyenya yang mengatakan bahwa Khamami adalah korban yang dicari-cari kesalahannya oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK) dan tidak terlibat sama sekali dalam kasus Vee Proyek Dinas PUPR beberapa waktu yang lalu.

Banyak kalangan yang menyayangkan statmen kedua calon anggota legislatif tersebut, diantaranya Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Erwin Gumara, yang diungkapkan kepada crew media pada belum lama ini.

“Masyarakat semua tahu bahwa bupati Mesuji (nonaktif) juga terseret kasus operasi tertangkap tangan dalam OTT KPK beserta 5 orang rekanya, meskipun dalam Disiplin Ilmu Hukum dikenal asas praduga tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum mengikat (inkcraht) terhadap Bupati nonaktif tersebut, Namun statemen yang disampaikan BY dan EL ini patut disayangkan mengingat status hukum Khamami, hari ini adalah tersangka, ” paparnya.

Selain dari pada itu, Erwin juga menilai bahwa orasi politik yang dilakukan oleh kedua calon tersebut (Budi Yuhanda, Elfiana) bernada provokasi yang dimaksudkan untuk memenuhi sahwat politik mereka dalam kancah pileg diwaktu dekat ini.

” Orasi politik dalam kampanye yang dilakukan mereka terkesan provokasi dan menuai polemik, ini disebabkan oleh ucapannya yang tidak sesuai dengan fakta hukum, saya menilai adanya indikasi untuk menutupi kasus yang sedang dijalani (keluarganya) sekaligus upaya penggiringan opini pada masyarakat demi memuluskan langkahnya dalam kontestasi Pemilihan Legislatif 2019, ” terang aktivis Himpunan Mahasiswa Islam tersebut.

Lebih lanjut pria kelahiran Panca Warna Way Serdang 24 tahun yang lalu ini juga menjelas adanya indikasi tidak mengindahkan regulasi tantang kampanye yang dilakukan baik itu oleh Budi Yuhanda selaku calon anggota Dprd Propinsi lampung, maupun Elfianah selaku calon anggota Dprd Mesuji 2019 – 2024.

“Selaku konstentan, mestinya siapapun harus tau bahwa dalam pelaksanaan kampanye sudah diatur tersendiri melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Salah satu asas dan prinsip dalam menyelenggarakan kampanye adalah jujur, hal itu termaktub dalam Pasal 2 huruf b dan Pasal 5 Ayat (1) huruf a, kemudian terkait Materi Kampanye diatur tersendiri yaitu BAB III, dalam Pasal 20 huruf d dijelaskan bahwa kampanye harus “Memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik, ” tegasnya.

Lebih dalam mahsiswa semester delapan fakultas Hukum Universitas lampung ini juga menyatakan bahwa terdapat konten dalam orasi kampanye yang tidak mengacu pada regulasi yang ada layak disebut sebagai pelanggaran.

” Melihat pada aturan yang sudah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menjadi pedoman bagi setiap peserta pemilihan umum, maka statemen yang diungkapkan oleh kedua calon BY dan EL dalam kampanyenya sudah memenuhi unsur pelanggaran pemilu dalam hal materi muatan yang disampaikan pada saat kampanye.

Kejadian ini patut disayangkan dan sangat memprihatinkan mengingat salah satu dari keduanya adalah Calon DPRD Provinsi Lampung Incumbent yang mestinya dapat memberikan informasi yang benar dan memberikan pendidikan politik yang baik untuk masyarakat, ” tandasnya.

Lebih dalam lagi Erwin Gumara yang kini juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Mahasiswa way serdang ini meminta pihak pihak terkait agar cepat tanggap mengenai permasalahan tersebut agar tidak menjadi presenden buruk bagi proses pemilu legislatif yang dimungkinkan dapat mencederai proses demokrasi.

“Kepada Badan Pengawas Pemilu, maupun sentra gakumdu, saya mendorong agar segera menyelesaikan persoalan tersebut karena dikhawatirkan berdampak pada calon legislatif lain untuk mengulangi kesalahan yang sama sehingga suasana menjelang Pemilihan Umum menjadi tidak kondusif di masyarakat, ” pungkasnya (*/rd/san)




Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.