Oktober 2019, Pemkab Tubaba Gelar Pemilihan BPT




Berita24.id : Tulangbawang Barat — Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubabar), melalui Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) mengelar sosialisasikan persiapan pemilihan/pengisian Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) periode 2019-2025, pada Selasa (23/04/19) sekira pukul 10:00 WIB.

Acara yang berlangsung di balai Tiyuh (Desa) Penumangan Baru, Kecamatan Tulang Bawang Tengah (TBT) dipimpin langsung oleh Kabag Tapem setempat Somat SP, didampingi Kabag Hukum setempat Sofian Nur, Camat TBT Nur Muhammad, dan dihadiri asisten I Agus Subagio, Camat se-tubabar serta jajarannya dan Kepala Tiyuh serta Sekretaris Tiyuh se-tubabar.

Pembentukan BPT sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Tiyuh, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Jadwal dan Tahapan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh Kabupaten Tulang Bawang Barat Periode 2019-2025.

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934); ,

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); ‘.

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 -tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia: Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 11-01-10: 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua. Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pean Set-ta. Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan lembaran Negara Nomor 3866);

6. Peraturan Pemerintah Nomor‘ 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Bedta Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang, Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara. Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana.

Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah kabupaten TuIang Bawang Barat 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Kampung lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 7 3) ;

14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Menjadi Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 62);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 12);

16. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2319 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 Nomor 7);

“S

Pendaftaran calon BPT dibuka pada bulan Juli 2019, dan pendaftaran tersebut langsung ke panitia di tiyuh masing-masing yang sudah ditentukan oleh pemerintah setempat berdasarkan musyawarah bersama,”tukasnya (herwan/*)




Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.