PN Acuhkan Rekomendasi DPRD Lampura, Ganti Rugi dan Kompensasi SUTT Takjelas




Foto Riki ;

Foto Riki ; Kuasa Hukum Masyarakat Rozi pertanyakan jawaban dari PN terkait ganti rugi Sutt.

Berita24.id : Lampung Utara — Polemik  ganti rugi  dan Kompensasi Terhadap  Warga  atas  jalannya  Proyek Saluran Udara  Tegangan Tinggi (SUTT) di Kelurahan Bukit Kemuning alot bahkan hingga akhir ini tak ada jawaban dari Pengadilan Negeri (PN).

Kuasa Hukum Masyarakat  Rozali., SH mengatakan, pihaknya sudah mengajukan Nota Keberetan atas penetapan konfensasi tanah dan bangunan Ke Pengadilan Negeri (PN)  Secara  Tertulis dan di sertai surat pengantar Rekomendasi Ketua  DPRD Hi. Rahmat Hartono.

Karena hal tersebut Telah di mediasi oleh  DPRD Lampura Khususnya Komisi satu. Namun,Hingga  Sekarang permohonan  Keberatan  Tidak ada Jawaban Tertulis dari Pengadilan Negeri Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.

Ketua LKBH-PHI Rozali., SH. Mengatakan, Bahwasanya Nota keberatan sudah di ajukan pada 26-09-17 Hal ini di sebabkan sebelumnya  sudah di mediasi oleh DPRD Kabupaten Lampung Utara, khususnya  komisi satu Namun sampai saat ini tidak ada keputusan secara  tertulis.

“Maka untuk  mengajukan keberetan tersebut DPRD mengeluarkan  surat rekomendasi sebagai pengantar  kepada Pengadilan Negeri Kotabumi. ironisnya, Saat kami menayakan surat permohonan  keberatan atas penetapan konfensasi tanah dan bangunan tidak ada jawaban,”tegasnya.

Suwadi selaku panitra  pengadilan  memberi keterangan secara lisan, Bahwa Perintah Wakil  Ketua Pengadilan Negeri  Kotabumi  agar surat tersebut di arsipkan dan  kalau LKBH-PHI menanyakan silahkan mengajukan gugatan perdata.

“Memang mereka menanyakan hal itu akan tetapi menurut hemat saya silahkan mengajukan gugatan perdata,”singkaynya. (riki/si)

 




Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan