Wakil Bupati Mesuji Saply : OPD dan Aparatur Desa Harus Mampu Meminalisir Persoalan Hukum

By / 2 weeks ago / MESUJI / No Comments
Wakil Bupati Mesuji Saply : OPD dan Aparatur Desa Harus Mampu Meminalisir Persoalan Hukum

 

Berita24.id : Mesuji (Lampung)– Wakil Bupati Mesuji Saply TH, buka langsung kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu tahun 2018. Kegiatan tersebut dihadiri Aparatur Desa di 7 Kecamatan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se- Kabupaten Mesuji di Aula Sekertariat Desa Brabasan, Kecamatan Tanjungraya, Mesuji Kamis (29/11).

Wakil Bupati Mesuji Saply TH, mengatakan, kegiatan penyuluhan hukum terpadu yang digelar saat ini tentunya diharapkan dapat benar-benar dipahami baik oleh aparatur Desa maupun OPD sendiri. Hal itu, tidak lain karena berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi di Desa maupun OPD sendiri.

“Penyuluhan Hukum ini tentunya diharapkan agar kita terhindar sekaligus meminalisir dari persoalan hukum yang dapat menjerat diri kita atau organisasi yang dipimpim,”jelas Saply saat memberi sambutan pembukaan Sosialisasi Penyuluhan Hukum dialua Brabasan, Kamis (29/11).

Dikatakan Saply, Penyuluhan Hukum Terpadu ini bertujuan agar dapat menghindari persoalan – persoalan hukum dalam setiap menjalankan tugasnya.

“Penyuluhan Hukum ini tentunya untuk Mewujudkan masyarakat mesuji berintegritas tinggi dengan menjadikan hukum sebagai sahabat sejati”papar Olpin.

Penyuluhan Hukum tersebut tentunya mengacu pada UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Sebagai mana yang sudah diubah UU nomor 09 tahun 2015 tentang pemerintahan dalam mewujudkan pembangunan daerah.

Sementara Kabag Hukum Sekertariat Olpin Putra SH, MH mengatakan, penyuluhan hukum terpadu yang dilaksanakan hari ini dengan harapan untuk membuka wawasan masyarakat serta aparatur Desa dan OPD dipersoalan hukum.

“Yang jelas Harapan kita opd dan aparatur desa mengerti setiap aturan – aturan yang berlaku dalam melaksanakan tupoksi agar dapat meminalisir setiap pekerjaan supaya tidak bersentuhan dengan hukum, penyalah gunaan wewenang hingga merusak cita Pemerintah Kabupaten Mesuji,”jelasnya.

Penyuluhan Hukum ini tentunya salah satu yang berkaitan dengan anggaran dana desa yang dikelola Desa. Ditambah pengelolaan dana disetiap Desa sangat besar paling tidak ada sering dari APH bagaimana bisa berpatokan dengan perundang-undangan.

“Tujuannya tidak lain baik aparatur Desa maupun OPD dapat mengemplimentasikan peraturan-peraturan dan dapat meminalisir tingkat kesalahan dalam pekerjaan yang dilakukan baik oleh OPD maupun perangkat desa,”harapnya.

Lebih dalam dipaparkan Olpin, sosialisasi penyuluhan humum ini tidak lain untuk membuka pikiran dan wawasan mereka terkait penyuluhan hukum supaya bisa mengimplementasikan hal tersebut.

“Namun apabila tersandung berarti mereka tidak menjalankan terkait apa yang harus mereka hindarkan dalam masalah hukum,” tukas Olpin.(san)

redaksi berita24.id

The author didn't add any Information to his profile yet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *

download free uapkmod,action game apk mod, android apps apk mod